Meski Berjumlah Besar, Muslim di Nigeria Terkena Diskriminasi

LAGOS,  - Mengutuk praktek-praktek diskriminatif, sebuah organisasi payung Muslim Nigeria mengatakan pemerintah yang berkuasa melakukan "pembersihan sistematis Muslim" dari posisi kunci di pemerintahan. 

"Dewan Agung Urusan Islam Nigeria ( Nigerian Supreme Council for Islamic Affairs/NSCIA) prihatin atas kecenderungan meminggirkan Muslim dalam jabatan penting di lembaga-lembaga pemerintah federal," kata juru bicara NSCIA Mohamed Qasim dalam sebuah pernyataan yang diperoleh oleh kantor berita Anadolu pada Rabu 20 November, demikian sebagaimana dilansir onislam.net. 

"Data yang dimiliki Dewan menunjukkan pembersihan sistematis Muslim dari posisi kunci pemerintahan," tambahnya. 

"Ini berbahaya bagi sebuah bangsa yang harus
mendorong harmoni dan persatuan berdasarkan keadilan, keadilan dan penghormatan terhadap keragaman dan pluralisme."

Pernyataan yang dikeluarkan oleh NSCIA ini, dikeluarkan usai pertemuan  yang dihadiri oleh ulama terkemuka dan tokoh Islam dari seluruh Nigeria. 

Tuduhan langsung ditujukan kepada pemerintahan Presiden Goodluck Jonathan. Qasim menekankan bahwa tidak seorangpun Muslim yang ditunjuk sebagai menteri kabinet dari seluruh wilayah selatan, yang memiliki 17 negara bagian. 

Hal yang sama diterapkan pada wilayah barat daya di mana umat Islam dikatakan merupakan mayoritas penduduk. 

"Dewan juga mencatat bahwa masuk ke institusi militer utama seperti NDA (Nigerian Defence Academy,) dan pola perekrutan  polisi dan badan keamanan lainnya tidak menunjukkan kepekaan terhadap keseimbangan dan gejala sosial seperti agama," kata pernyataan NSCIA. 

"Muslim yang memenuhi syarat harus diakui dan dilatih pada tindakan yang menunjukkan rasa hormat terhadap bangsa multi-agama seperti Nigeria," tambahnya.

Muslim merupakan 55 persen penduduk Nigeria sementara Kristen mencapai 40 persen dari 140 juta penduduk. Sebagaian besar muslim tinggal di wilayah utara sementara Kristen menjadi mayoritas di wilayah selatan. 

Diskriminasi anti-Muslim juga telah meluas dalam bidang pendidikan ketika pemerintah menugaskan sebuah lembaga khusus untuk meninjau kurikulum sekolah.

Langkah itu ditolak oleh Muslim Nigeria karena kurikulum baru merampas hak-hak mereka untuk menerima pendidikan agama secara penuh dan materi wajib di sekolah. 

"Ini adalah kegagalan utama oleh semua aparat pemerintah dan tidak dapat diterima."

 "Semua anak-anak Nigeria harus diberikan kesempatan penuh untuk menerima pelajaran dan pelatihan agama sampai setidaknya akhir Sekolah Menengah," tambah badan muslim tersebut. 

"Dua pelajaran [agama Islam dan Kristen] harus dibuat independen, inti dan wajib sampai ke tingkat Menengah," tuntut NSCIA.